Bagi sebagian besar masyarakat, kasus vaksin palsu tentu tidak bisa disepelekan. Terlebih bagi ibu yang masih memiliki anak bayi dan balita, vaksin menjadi perhatian yang sangat penting terkait dengan masa depan kesehatan anaknya. Permasalahan vaksin palsu dan dampaknya memang cukup serius. Lantas siapa yang harus dipersalahkan jika sudah terjadi seperti ini? Siapa pun itu, saat ini yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana kasus seperti ini tidak terulang lagi. Berbagai pihak tentu perlu tanggap untuk menghadapi beredarnya vaksin palsu ini. Salah satu pihak yang diharapkan adalah pemerintah. Apa saja andil yang pemerintah lakukan dalam menghadapi kasus vaksin palsu ini? Berikut adalah 3 langkah yang tengah ditempuh pemerintah Indonesia sebagai solusi vaksin palsu.  

1. Kampanye Imunisasi

Salah satu respon pemerintah terkait permasalahan vaksin palsu yang tengah beredar adalah pencanangan kampanye imunisasi. Sosialisasi serta pemberian informasi seputar vaksin wajib bagi bayi dan balita telah dilakukan sejak 18 Juli 2016. Beberapa daerah yang disasar antara lain adalah Puskesmas Ciracas dan Pondok Ungu, Bekasi, serta Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Pemilihannya didasarkan pada indikasi penyebaran perlengkapan serta bahan vaksin palsu di tempat tersebut. Diharapkan, kampanye tentang pentingnya pemberian imunisasi ini dapat menurunkan keresahan orangtua akan vaksin palsu. Untuk itu, dengan adanya kejadian vaksin palsu jangan membuat Anda sebagai orang tua menjadi enggan membawa anak Anda untuk mendapatkan suntikan vaksin.

2. Membentuk Satgas Vaksin Palsu

Sejak pengungkapan vaksin palsu pada pertengahan Juni 2016 lalu, pemerintah telah membentuk tim satuan tugas vaksin palsu sebagai solusi vaksin palsu. Selain itu, pemerintah juga mengadakan kerjasama dengan pihak aparat seperti Bareskrim Polri dan Kepolisian RI. Penyelidikan terkait vaksin palsu terus dilakukan hingga hasil temuan sementara mengungkapkan potensi perluasan daerah operasional dan distribusi hingga di luar Pulau Jawa. Beberapa tempat yang diduga turut menerima vaksin palsu adalah Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

3. Imunisasi Ulang

Hal ketiga yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan adalah membuka pendaftaran imunisasi ulang di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Pada tahapan pertama, imunisasi ulang dilakukan terhadap puluhan bayi dan balita di tempat lokasi yang berbeda. Tempat dilangsungkannya imunisasi ulang adalah Puskesmas Kelurahan Ciracas, Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas, Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur, serta Rumah Sakit Sayang Bunda Bekasi. Imunisasi yang diberikan gratis antara lain adalah vaksin untuk penyakit campak, influenza, hepatitis B, polio, dan DPT. Untuk selanjutnya akan dilakukan kembali secara bertahap sejalan dengan pendataan ulang jumlah anak yang diduga menerima suntikan vaksin palsu. Menurut Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Aman Pulungan, pemberian vaksin ulang pada anak Anda sangat dianjurkan. Penyuntikan imunisasi dapat dilakukan sesuai dengan usia bayi atau balita. Misalnya, untuk vaksin DPT, jika anak Anda berusia di bawah satu tahun maka imunisasi dapat diberikan 3 kali dengan interval 1 bulan. Sedangkan jika anak sudah berusia 1 hingga 7 tahun, dapat dilakukan suntikan vaksin sebanyak dua kali dengan satu dosis yang terbagi menjadi dua. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F. Moeloek menegaskan jika pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan cakupan posko vaksin ulang di beberapa daerah. Selain mendirikan pusat imunisasi ulang, pemerintah juga turut menyediakan ruang pengaduan bagi para orang tua yang anaknya telah menjadi korban vaksin palsu.

Perlu Kerjasama dari Berbagai Pihak

Ketua DPR, Ade Komaruddin berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu menyediakan crisis center untuk menangani kasus vaksin palsu dan dampak vaksin palsu. Hal ini dikatakannya agar orangtua yang merasa anaknya mendapatkan vaksin palsu bisa segera melapor untuk ditindaklanjuti dengan cara yang tepat. Siapapun ingin masalah ini cepat diselesaikan dan tidak terulang untuk kedua kalinya. Momok vaksin palsu tidak hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit dan pemerintah, tetapi kita semua. Untuk mencegah perluasan daerah vaksin palsu, seluruh pihak bersama pemerintah harus saling bekerjasama satu dengan yang lain. Mulai dari instansi kesehatan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), industri farmasi, Bareskrim, kepolisian serta pemerintah daerah setempat. Sindikat vaksin palsu harus dituntaskan agar ketakutan masyarakat terhadap vaksin palsu dapat diatasi.

Dampak Vaksin Palsu Bagi Kesehatan

Setelah peredaraan vaksin palsu menyebar luas ke seluruh daerah di Indonesia, pemerintah pun langsung turun tangan dan menangkap ‘dalang’ dari kasus ini. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan peredaraan vaksin palsu ini akan kembali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab lainnya. Anda tentu perlu lebih berhati-hati untuk mendapatkan kebutuhan kesehatan, terutama vaksin untuk anak Anda. Tindak pencegahan sangat penting dilakukan untuk meminimalisir dampak vaksin palsu bagi kesehatan anak. Apabila anak sudah terlanjur mendapatkan vaksin palsu dan tidak segera ditindaklanjuti maka kondisi kesehatannya akan terus menurun dan bisa terkena penyakit karena tidak adanya manfaat dari vaksin palsu yang diterima tersebut. Alur informasi dan komunikasi antar pihak juga harus diperjelas oleh pemerintah. Terutama bagi Anda, para orang tua yang memiliki anak, Anda harus mengetahui langkah-langkah pasti penanganan, pelaporan, serta solusi vaksin palsu. Bahkan di rumah sakit besar atau terkenal pun, potensi peredaran vaksin palsu masih harus diwaspadai. Mari berjuang untuk Indonesia yang lebih sehat! Baca juga artikel lainnya;